Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pelayanan Pendidikan Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Kasus MBS dan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Tahun 2016) ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.696 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1068
<![CDATA[Penelitian tentang pelayanan pendidikan di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program MBS-BPP dalam perspektif sound governance. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam kepada informan, angket, dan telaah dokumen. Sumber informasi penelitian mencakup penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, eksekutif, legislatif, media massa, dan lembaga kemasyarakatan yang lain. Analisis data mengacu pada langlah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell. Temuan penelitian ini memperlihatkan seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Implikasi teoretis yang dapat dikemukakan adalah adanya “modifikasi” terhadap teori sound governance Farazmand (2004) pada level lokal, dengan diajukannya sebuah teori sound local governance (SLG). ]]>
<![CDATA[Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.025 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1077
<![CDATA[Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.331 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1069
<![CDATA[Kediri salah satu Kabupaten di Jawa Timur , terdapat wisata yang sudah menjadi tujuan wisata minat khusus. Wisata ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam akan tetapi menjadikan tempat pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris) bagi wisatawan yang berkunjung. Kampung wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pendidikan dan bentuk wisata berkembang aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Selain itu Kediri sebagai kampung Inggris juga terjadi proses pemberdayaan pada masyarakat sekitar.Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Inggris terdiri dari 1. Bina Manusia terdapat adanya pelatihan-pelatihan yang diadakannya perangkat desa dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat. 2. Bina Usaha adanya pendapatan pasif bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Dikarenakan banyakya masyarakat pendatang mencapai 40%. 3. Bina Lingkungan , Kurangnya Keamanan yang ada di wilayah sehingga masih ada tindak kejahatan, serta Ketertiban yangkurang disiplinnya dalam berlalu lintas. 4. Bina Kelembagaan adanya himbauan oleh Pemerintah Daerah guna mengurus penjaminan mutu kelembagaan serta adanya Forum Kampung Bahasa yang sudah tidak berjalan. Adapun saran peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa dengan menggandeng Dinas-dinas terkait PNPM. 2. Bina Usaha Pemerintah Daerah seharusnya Membatasi masyarakat pendatang untuk membuka usaha di Wilayah Pare. 3. Bina Lingkungan, Perangkat Desa dengan Aparatur Pemerintahan seharusnya membuat peraturan Undang-undang tentang Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kampung Inggris. 4. Bina Kelembagaan Pemerintahan Daerah seharusnya lebih menertibkan perarturan tentang Kelembagaan secara intensif agar Lembaga Kursus khususnya lembaga kursus yang musiman agar lebih perduli dengan Kelembagaan dalam penjaminan mutunya guna dapat dipercaya oleh masyarakat luar.]]>
<![CDATA[Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.645 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1078
<![CDATA[Development is an activity process that aims to create a more advanced society and social life. Because the scope of development touches the various areas of human life, then the range to be achieved by itself summarizes many aspects, both aspects of social politics, socioeconomic, socio-cultural and defense and security issues In general, development is done in developing countries whether it seca physical, non-physical, material or immateril. Similarly, the Republic of Indonesia, from a new independence until the age of more than 70 years of republic has experienced three times the political system of government, namely the Old Order, the New Order and the Reform Order.This article attempts to elaborate a small comparison between the New Order and the Reform Order on its policies and approaches to development. The policies adopted by the New Order government were applied in two general strategies: economic strategy and political strategy.The concept used to distinguish the two order development is state centered and statism. State centered in the New Order is clarified in three different approaches: politics as commander, economy as commander and morality as commander. While the concept of statism seen in various policies with absolute properties, both on the needs of primary, secondary and tertiary. Nevertheless everything is in stable situations and conditions, although in the end the condition is false and everything is messy.In contrast to the Reform Order, all governments of the four presidents put more emphasis on democracy in various fields, whereas the concept of state centered and statism was less emphasized so that the situation and condition of primary, secondary and tertiary needs happened more leads to instability.]]>
<![CDATA[Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.513 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1080
<![CDATA[Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.]]>
<![CDATA[Pelayanan Pendidikan Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Kasus MBS dan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Tahun 2016) ]]>
<![CDATA[Muhartono, Djoko Siswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1068
<![CDATA[Penelitian tentang pelayanan pendidikan di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program MBS-BPP dalam perspektif sound governance. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam kepada informan, angket, dan telaah dokumen. Sumber informasi penelitian mencakup penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, eksekutif, legislatif, media massa, dan lembaga kemasyarakatan yang lain. Analisis data mengacu pada langlah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell. Temuan penelitian ini memperlihatkan seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Implikasi teoretis yang dapat dikemukakan adalah adanya “modifikasi†terhadap teori sound governance Farazmand (2004) pada level lokal, dengan diajukannya sebuah teori sound local governance (SLG). ]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[Mualifah, Nurul]]>;
<![CDATA[Roekminiati, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1069
<![CDATA[Kediri salah satu Kabupaten di Jawa Timur , terdapat wisata yang sudah menjadi tujuan wisata minat khusus. Wisata ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam akan tetapi menjadikan tempat pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris) bagi wisatawan yang berkunjung. Kampung wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pendidikan dan bentuk wisata berkembang aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Selain itu Kediri sebagai kampung Inggris juga terjadi proses pemberdayaan pada masyarakat sekitar.Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif.           Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Inggris terdiri dari 1. Bina Manusia terdapat adanya pelatihan-pelatihan yang diadakannya perangkat desa dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat. 2. Bina Usaha adanya pendapatan pasif bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Dikarenakan banyakya masyarakat pendatang mencapai 40%. 3. Bina Lingkungan , Kurangnya Keamanan yang ada di wilayah sehingga masih ada tindak kejahatan, serta Ketertiban yangkurang disiplinnya dalam berlalu lintas. 4. Bina Kelembagaan adanya himbauan oleh Pemerintah Daerah guna mengurus penjaminan mutu kelembagaan serta adanya Forum Kampung Bahasa yang sudah tidak berjalan.           Adapun saran peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa dengan menggandeng Dinas-dinas terkait PNPM. 2. Bina Usaha Pemerintah Daerah seharusnya Membatasi masyarakat pendatang untuk membuka usaha di Wilayah Pare. 3. Bina Lingkungan, Perangkat Desa dengan Aparatur Pemerintahan seharusnya membuat peraturan Undang-undang tentang Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kampung Inggris. 4. Bina Kelembagaan Pemerintahan Daerah seharusnya lebih menertibkan perarturan tentang Kelembagaan secara intensif agar Lembaga Kursus khususnya lembaga kursus yang musiman agar lebih perduli dengan Kelembagaan dalam penjaminan mutunya guna dapat dipercaya oleh masyarakat luar.]]>
<![CDATA[Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua ]]>
<![CDATA[Johnson Kennedy, Posma Sariguna]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1077
<![CDATA[Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil.]]>
<![CDATA[Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi ]]>
<![CDATA[Pramono, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1078
<![CDATA[Development is an activity process that aims to create a more advanced society and social life. Because the scope of development touches the various areas of human life, then the range to be achieved by itself summarizes many aspects, both aspects of social politics, socioeconomic, socio-cultural and defense and security issues In general, development is done in developing countries whether it seca physical, non-physical, material or immateril. Similarly, the Republic of Indonesia, from a new independence until the age of more than 70 years of republic has experienced three times the political system of government, namely the Old Order, the New Order and the Reform Order.This article attempts to elaborate a small comparison between the New Order and the Reform Order on its policies and approaches to development. The policies adopted by the New Order government were applied in two general strategies: economic strategy and political strategy.The concept used to distinguish the two order development is state centered and statism. State centered in the New Order is clarified in three different approaches: politics as commander, economy as commander and morality as commander. While the concept of statism seen in various policies with absolute properties, both on the needs of primary, secondary and tertiary. Nevertheless everything is in stable situations and conditions, although in the end the condition is false and everything is messy.In contrast to the Reform Order, all governments of the four presidents put more emphasis on democracy in various fields, whereas the concept of state centered and statism was less emphasized so that the situation and condition of primary, secondary and tertiary needs happened more leads to instability.]]>
<![CDATA[Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya ]]>
<![CDATA[Ningtyas, Trimurti]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1080
<![CDATA[Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.]]>
